Cegah Politik Uang melalui Pengembangan Desa APU
Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam upaya peningkatan keterlibatan stakeholder pengawasan mengadakan kegiatan rapat koordinasi pengembangan Desa Anti Politik Uang pada Jumat, 15 Oktober 2021.
“Pelibatan berbagai pihak dalam pengawasan partisipatif guna melakukan pendidikan politik dan pengawasan penyelenggaraan elektoral akan menjadi nilai positif secara substansi untuk demokrasi.” Kata Tri Asmiyanto Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul pada saat memberikan sambutan.
Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan unsur dari Kapanewon (Kecamatan), unsur Kelurahan (Desa) dan kader pelopor pengawasan partisipasi. Dari unsur kecamatan meliputi meliputi Patuk, Girisubo, Tepus, Saptosari, dan Playen. Dan dari unsur kelurahan diikuti oleh kalurahan Ngloro, Nglanggeran, Dengok, Tepus, dan Nglanggeran.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari Kapanewon dan Kelurahan yang akan ditindaklanjuti dalam rakord teknis untuk merangkaikan dengan kegiatan dari Kader pengawas partisipasi yang merupakan alumni dari peserta didik Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).
“Setelah rakord pada saat ini akan dilanjutkan dengan rakord yang lebih teknis,” kata Rosita, Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.
Artikel Terkait
Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Sosialisasi Pembentukan Panwascam Pemilihan Kepala Daerah 2020
Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2020, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul melakukan kegiatan sosialisasi pembentukan Panwascam, Senin 11 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Handayani, UPT Diklat BKPPD Kabupaten Gunungkidul. Sosialisasi dilakukan kepada OPD terkait, Kecamatan, ormas dan organisasi keagamaan serta melibatkan media massa. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pendaftaran Panwascan kepada masyarakat umum. Dalam sambutannya, ketua Bawaslu […]
Gunungkidul Masuk Kategori Rawan Rendah dalam Indek Kerawanan Pemilu (IKP)
Pasca Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 pada pemetaan potensi Kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia pada Jum’at, 16 Desember 2022 di Jakarta. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menindaklanjuti secara spesifik khusus Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kegiatan tersebut […]
Bawaslu Gunungkidul Audiensi dengan Pemerintah Daerah Gunungkidul Terkait Netralitas ASN
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan audiensi dengan Sekda dan jajaran pemerintah setempat kaitannya tentang netralitas aparatur sipil negara dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. “Audiensi tadi ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya ketugasan kami di jajaran lembaga Bawaslu Gunungkidul, dan tentang netralitas ASN,” kata Anggota Bawaslu Gunungkidul […]