Pengawasan Rekrukment PTPS

Supervisi pengawasan Panwascam Patuk oleh anggota Bawaslu Gunungkidul Tri Asmiyanto, koodinator Divisi hukum, data dan infomasi terhadap beberapa pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang ada di kecamatan Patuk, dari data 668 APK yang terpasang di kawasan kecamatan patuk ditemukan 65 APK yang melanggar aturan pemasangan APK.
Pemasangan bendera yang di lakukan mandiri di masjid, sekolah, dan fasilitas pemerintah APK merupakan pelanggaran APK sesuai dengan kesepakatan parpol, kpu, bawaslu dan akan segera di tertibkan.

Bawaslu

Artikel Terkait

Pembinaan SDM Panwaslucam dan Sekretariat Kab.Gunungkidul

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan koordinasi peningkatan dan pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi Panwaslucam dan Sekretariat Se – Kecamatan Gunungkidul bertempat di inside Hotel Sleman, Sabtu – Minggu 30 s/d 31 Maret 2019. Kegiatan yang dibuka langsung Ketua Bawaslu Gunungkidul Divisi Sengketa, Is Sumarsono mengatakan peningkatan SDM bagi Panwaslu […]

Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Sosialisasikan Perbawaslu 8 Tahun 2020 bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul

Bawaslu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Gunungkidul melaksanakan sosialisasi Penanganan pelanggaran Berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Acara di ikuti oleh Panwaslucam divisi Penanganan Pelanggaran dan Staff Penanganan Pelanggaran Se-Kabupaten Gunungkidul di Gedung UPT diklat BKKPD Kabupaten Gunungkidul. Senin, 23/11/2020. Dalam kegiatan sosialisasi ini yang di hadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi D.I.Yogayakarta Sri Rahayu […]

Bawaslu Gunungkidul Awasi Penyerahan Dukungan Bapaslon Pasca Putusan Sengketa

Wonosari, 18/3/2020, putusan musyawarah penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Gunungkidul pada hari ini, Rabu, 18 Maret 2020 merupakan hari terakhir bagi KPU Gunungkidul untuk menindaklanjuti sekaligus menjadi hari terakir bagi Bapaslon untuk menyerahkan dokumen dukungan yakni terhitung tiga hari kerja sejak pembacaan putusan dilakukan. Hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 144 ayat […]