Bawaslu Gunungkidul dan Stakeholder Pemerintah Daerah Berkerjasama Membangun Desa Anti Politik Uang

Pada Jumat, 8 Oktober 2021, Bawaslu Gunungkidul mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pengembangan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kesbangpol Gunungkidul, Bagian Hukum Pemda Gunungkidul, DP3AKBPMD, dan Alumni SKPP Tingkat Dasar.

Desa Anti Politik Uang sendiri merupakan inisiasi dari Bawaslu D.I. Yogyakarta pada Pemilu 2019. Diharapkan mulai tahun 2022 nanti, Desa APU sudah dapat berkembang kembali.

Di wilayah Gunungkidul sendiri akan ada 5 Desa APU yang menjadi pioner Desa APU. Desa tersebut antara lain kalurahan Tepus kapanewon Tepus, kalurahan Jerukwudel kapanewon Girisubo, kalurahan Ngloro kapanewon Saptosari, kalurahan Dengok kapanewon Playen, kalurahan Nglanggeran kapanewon Patuk.

Dalam mensukseskan Desa APU, Alumni SKPP akan dilibatkan. Salah satu program dari mereka adalah komunitas Gunungkidul Mengawasi yang merupakan sebuah wadah yang akan memudahkan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Bawaslu

Artikel Terkait

Bawaslu Gunungkidul Awasi Penyerahan Hasil Vermin Persyaratan Bapaslon

Minggu 13 September 2020 pukul 13.30 WIB Bawaslu Gunungkidul melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dan menjelaskan bahwa tahapan perdaftaran telah dilaksanakan serta dilanjutkan penelitian keabsahan dokumen […]

5

Bawaslu Gunungkidul Harapkan Kelompok Difabel Tidak Terkendala Aksesbilitas Pada Pemilu 2024

Bawaslu Kabupaten Gunungkidul melaksanakan rakord terkait penguatan pemahaman kepemiluan terhadap penyandang difabel dalam rangka menjaga hak pilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. “Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Gunungkidul dalam meminimalisir kendala yang mungkin dapat terjadi terkait aksesbilitas kelompok difabel dalam mengikuti penyelenggaraan pemilu,” kata Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto, pada […]

Pengawasan Logistik Pasca Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020

Bawaslu Gunungkidul melakukan pengawasan update logistik Pasca Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 sebagai tindak lanjut dari SE KPU RI No: 218 Tahun 2021 Tentang Pengambilan Data untuk Evaluasi Pemilihan Serentak 2020. Adapun formulir yang diambil kemudian akan di input ke dalam aplikasi Sidalih sebagai DPTB di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul.(29/03/2021) Kegiatan yang akan dimulai […]