Bawaslu Gunungkidul Ikuti Sosialisasi JDIH via Vidcon
Wonosari, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mengikuti sosialisasi Aplikasi JDIH Bawaslu 2.0 yang dilaksanakan secara daring oleh Bawaslu DIY pada Selasa, 21 April 2020. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan narasumber dari Staf Hukum Bawaslu RI dan Kordiv Hukum Bawaslu DIY dengan peserta dari seluruh Kordiv Hukum dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota se DIY.
Dalam sosialisasi tersebut disebutkan manfaat JDIH Bawaslu untuk menjamin keterpaduan dan integrasi dengan unit teknis di lingkungan Bawaslu dan instansi lain dalam rangka ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.
Bawaslu RI memperkenalkan aplikasi JDIH Bawaslu 2.0 yang memiliki berbagai keunggulan, yaitu antara lain aplikasi yang sudah terintegrasi dengan portal JDIHN (http://jdihn.go.id) dan infrastruktur sistem produk hukum untuk anggota JDIH Bawaslu di seluruh Indonesia meliputi Bawaslu RI, 34 Bawaslu Propinsi dan 514 Bawaslu Kab/Kota.
Sistem aplikasi hanya memiliki satu web master (front-end) untuk seluruh anggota JDIH Bawaslu dan akses login penginputan untuk seluruh anggota JDIH Bawaslu (back-end). Untuk tampilan dokumen, sistem validasi terverifikasi secara berjenjang (operator input di Bawaslu Kabupaten/Kota dan verifikator dokumen di Bawaslu Provinsi) di seluruh anggota JDIH Bawaslu.
Namun demikian, informasi yang diunggah dan dikelola dalam JDIH Bawaslu merupakan informasi yang bersifat terbuka untuk publik dan bukan informasi yang dikecualikan.
Artikel Terkait
Supervisi Bawaslu D.I.Yogyakarta terkait Pengembangan Website dan persiapan Monev KID DIY 2022
Bawaslu Kabupaten Gunungkidul melalui Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin, Tri Asmiyanto, S.PdI menerima supervisi Plt.Kabag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu D.I.Yogayakarta, Agus Suyanto,S.Kom.,M.A. pada hari Rabu, 20 April 2022. Supervisi yang dilaksanakan ini terkait dengan pengembangan Website Lembaga dan Website PPID Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan persipapan PPID Bawaslu Kabupaten Gunungkidul untuk menyiapkan diri […]
Fasilitasi Bantuan Hukum Bawaslu bagi Penyelenggara
Rapat Pembahasan Bantuan Hukum Bawaslu dari Perpspektif Hukum Administrasi Negara yang diselenggarakan oleh Bawaslu D.I.Yogyakarta, dengan mengundang Koordinator Divisi yang membidangi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota dan Satu Staf yang membidangi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Se D.I.Yogayakarta. Dibuka oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu D.I.Yogyakarta Agus Muhammad Yasin. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memberikan perlindungan hukum bagi […]
Bawaslu Gunungkidul dan Stakeholder Pemerintah Daerah Berkerjasama Membangun Desa Anti Politik Uang
Pada Jumat, 8 Oktober 2021, Bawaslu Gunungkidul mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pengembangan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kesbangpol Gunungkidul, Bagian Hukum Pemda Gunungkidul, DP3AKBPMD, dan Alumni SKPP Tingkat Dasar. Desa Anti Politik Uang sendiri merupakan inisiasi dari Bawaslu D.I. Yogyakarta pada Pemilu 2019. Diharapkan mulai tahun 2022 nanti, Desa APU […]