Bawaslu Gunungkidul Distribusikan APD Hadapi Verfak

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 setelah dilanjutkannya tahapan yang sebelumnya dihentikan oleh KPU karena adanya wabah Covid-19, saat ini memasuki tahap Verifikasi Faktual dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan. Bawaslu Kabupaten Gunungkidul pun mempersiapkan diri untuk melakukan pengawasan tahapan verifikasi faktual tersebut. Adapun persiapan pengawasan dimasa pandemi corona saat ini adalah […]

Kewenangan dan Mekanisme Panwascam dalam PSAP

Bawaslu Kabupaten Gunungkidul melakukan sosialisasi Peraturan Bawaslu RI nomor 2 tahun 2020 terkait kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa acara cepat kepada Panwaslu Kecamatan melalui daring pada Selasa, 23 Juni 2020 WIB. Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY, Sutrisnowati, SH., MH., M.Psi, dalam paparannya sebagai narasumber menyampaikan bahwa sengketa merupakan segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat atau […]

Bawaslu Gunungkidul Ikuti Sosialisasi JDIH via Vidcon

Wonosari, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mengikuti sosialisasi Aplikasi JDIH Bawaslu 2.0 yang dilaksanakan secara daring oleh Bawaslu DIY pada Selasa, 21 April 2020. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan narasumber dari Staf Hukum Bawaslu RI dan Kordiv Hukum Bawaslu DIY dengan peserta dari seluruh Kordiv Hukum dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota se DIY. Dalam sosialisasi tersebut disebutkan manfaat JDIH […]

Peringatan HUT Bawaslu ke 12 di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul

Peringati 12 tahun Bawaslu (8 April 2008 – 8 April 2020), Bawaslu Kabupaten Gunungkidul lakukan potong tumpeng dan doa bersama dengan Bawaslu Republik Indonesia melalui video conference. Acara dilakukan dari ruang rapat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Kamis, 09 April 2020, dengan peserta komisioner, staf kesekretariatan dan unsur perwakilan masyarakat sekitar kantor yakni Kepala Dusun dan Ketua […]

Bawaslu Gunungkidul Awasi Vermin Bapaslon Perseorangan Pasca Putusan Sengketa

Setelah dilakukan penyerahan dokumen dan penghitungan Bapaslon dukungan perseorangan, KPU Gunungkidul melakukan verifikasi administrasi. Sesuai dengan tupoksinya, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul melakukan pengawasan verifikasi administrasi (vermin) tersebut yang dilakukan dari 20 Maret 2020 hingga tanggal 21 Maret 2020. Pengawasan dilakukan untuk memastikan vermin dilakukan sesuai prosedur dan aturan. Verifikasi administrasi syarat dukungan dilakukan yang sebelumnya KPU […]

Bawaslu Gunungkidul Awasi Penyerahan Dukungan Bapaslon Pasca Putusan Sengketa

Wonosari, 18/3/2020, putusan musyawarah penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Gunungkidul pada hari ini, Rabu, 18 Maret 2020 merupakan hari terakhir bagi KPU Gunungkidul untuk menindaklanjuti sekaligus menjadi hari terakir bagi Bapaslon untuk menyerahkan dokumen dukungan yakni terhitung tiga hari kerja sejak pembacaan putusan dilakukan. Hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 144 ayat […]

Peningkatan kapasitas SDM di Jajaran Bawaslu Kabupaten Se-D.I.Yogyakarata

Eastparc Hotel Yogyakarta, 16 – 18 Maret 2019 Bawaslu D.I.Yogyakarta melakukan peningkatkan kapasitas SDM untuk menghadapi pemilu serentak pada tangga 17 April mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum merasa perlu untuk melakukan persiapan untuk memberikan pembekalan bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) serta saksi peserta pemilihan umum. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat Pengawas Tempat Pemungutan […]

Bawaslu Gunungkidul Inisiasi Coffee Morning Bersama Forkompimda

Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menjalin sinergitas dengan stakeholder Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020 dalam bentuk Coffee Morning  di Wonosari, 11 Februari 2020. Coffee Morning ini dihadiri oleh Plt. Badan Kesbangpol Gunungkidul Drs. Wahyu Nugroho, M.Si yang mewakili Bupati Gunungkidul, Dandim 0730 Letkol Inf Noppy Laksana Armyanto, SH, Kapolres Gunungkidul AKBP Agus Setiawan, SIK, […]

Putusan MK Berikan Kepastian Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Pilkada 2020

Wonosari, Perbedaan nomenklatur dalam UU Pilkada 10/2016 dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menjadi persoalan terutama dalam hal kewenangan yang nantinya akan dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sebelum bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perlu diketahui, perbedaan nomenklatur dalam UU Pilkada 10/2016 dengan yang ada di UU Pemilu 7/2017 menjadi persoalan terutama kewenangan yang nantinya dimiliki […]